Bantuan Belum Merata, Warga Tanjung Pura Bertahan 72 Jam dalam Situasi Minim Bahan Pangan (LiputanJatanras.com)

LANGKAT ~ LiputanJatanras.com
Lebih dari 72 jam setelah banjir melanda sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), warga masih bertahan dengan perbekalan minim. Meskipun air mulai surut, distribusi bantuan belum menjangkau seluruh desa sehingga memunculkan kritik terhadap lambannya respons Pemerintah Kabupaten Langkat, Minggu (30/11/2025).

Pantauan awak media LiputanJatanras.com menunjukkan ruas jalan utama di kawasan Pantai Cermin dan desa-desa sekitar sudah dapat dilalui kendaraan, termasuk truk logistik. Truk bantuan juga terlihat melintas tanpa hambatan. Namun hingga hari ini, sebagian besar desa belum menerima kiriman logistik maupun dukungan operasional dari Pemkab Langkat.

Butuh Pasokan Pangan
Warga Desa Pantai Cermin, Ros, mengaku, masyarakat kini memasuki fase paling krusial setelah banjir surut, ketika kebutuhan air bersih, bahan makanan, dan layanan kesehatan justru meningkat.

“Air memang sudah mulai surut, tapi bantuan belum masuk. Padahal jalan sudah bisa dilewati truk. Kami mohon pemerintah daerah jangan hanya melihat kondisi sudah aman, karena warga masih kesulitan,” ujar Ros.

Anak-anak, lansia, dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terpukul. Minimnya akses air bersih dan belum tibanya bantuan kesehatan meningkatkan risiko penyakit pasca-banjir seperti diare, infeksi kulit, dan demam..

Kinerja Pemkab Langkat Disorot
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai koordinasi di internal Pemkab Langkat, mulai dari BPBD, dinas sosial, hingga perangkat kecamatan. Keterlambatan distribusi pada fase pemulihan awal dinilai berpotensi memperburuk kondisi sosial dan ekonomi warga.

Pengamat kebencanaan Langkat, Zaid Nur, menilai rendahnya kesiapsiagaan menjadi penyebab utama lambannya distribusi.

“Ketika akses mulai terbuka dan logistik belum juga bergerak, itu menunjukkan adanya gap antara instruksi dan eksekusi. Penanganan bencana tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus responsif dan adaptif,” katanya.

Zaid Nur juga menyoroti perlunya transparansi. Pemkab Langkat wajib mengeluarkan laporan berkala agar publik tahu ke mana logistik disalurkan dan apa kendalanya.

“Tanpa itu, kepercayaan masyarakat akan terus menurun,” ungkapnya.

Warga Kecewa, Kinerja Pemkab Langkat Lamban
Tokoh masyarakat Tanjung Pura, Razali, juga menyampaikan kekecewaannya. Jalan sudah bisa dilalui, tapi bantuan belum masuk.

“Pemkab Langkat harus memastikan logistik bergerak ke seluruh desa tanpa pengecualian. Warga sudah terlalu lama menunggu,” tegasnya.

Relawan lokal, Abdi Fadillah, meminta BPBD segera turun langsung menyisir desa terdampak. “Jangan hanya menunggu laporan. Ada desa yang belum tersentuh bantuan, padahal kondisi warga semakin kritis,” katanya.

Aktivis sosial Adi Nugraha juga mendorong pengaktifan posko terpadu. Posko harus kembali digerakkan dengan fokus pada penanganan pasca-banjir.

“Jangan sampai warga merasa terbiarkan setelah air surut. Pemulihan awal justru lebih penting,” ujarnya.

Perangkat Desa Pantai Cermin, Indah Sari Dalimunthe, menyatakan kesiapan desa dalam mendukung distribusi.

“Kami siap menjadi mitra distribusi bersama relawan dan organisasi masyarakat. Tapi tanpa arahan, desa hanya bisa bertahan dengan swadaya,” katanya.

Butuh kehadiran Nyata Pemkab Langkat
Surutnya air menjadi awal dari proses pemulihan yang panjang. Warga Tanjung Pura kini menunggu kehadiran nyata Pemkab Langkat sebagai pelindung di masa krisis. Ketika akses sudah pulih namun bantuan tak kunjung datang, masyarakat menuntut perbaikan tindakan dan kebijakan.

Banjir ini bukan sekadar musibah alam, tetapi ujian bagi kapasitas Pemkab Langkat dalam merespons kebutuhan warganya secara cepat, tepat, dan penuh empati

( Ags Kabiro Langkat )