DJP SUMUT I SITA ASSET PENUNGGAK PAJAK SENILAI Rp. 2,3 Milliar, AKSI TEGAS PENEGAKAN HUKUM FISKAL

Medan, Liputanjatanras.com = Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Sumatera Utara 1 mengambil langkah tegas dalam penegakan hukum perpajakan melalui Kegiatan Pekan Sita Serentak yang dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 18 Juli 2025 dengan taksiran asset yang disita dari para Penunggak Pajak mencapai Rp. 2,3 milliar.
Pada awal kegiatan tersebut tepatnya hari Senin 14 Juli 2025 dilakukan penyitaan 1 unit mobil truk milik perusahaan ekspedisi di Medan oleh Juru Sita dari KPP Pratama Medan Belawan yang langsung disaksikan oleh Kepala Kanwil DJP Sumut 1 Bapak Arridel Mindra sebagai simbol dimulainya rangkaian aksi sita serentak dalam rangka memperingati Hari Pajak 2025.
Bapak Arridel Mindra menegaskan langkah penyitaan asset ini bukan sekedar upaya menagih tunggakan pajak, tetapi juga bagian dari Penegakan hukum fiskal secara profersional sekaligis sebagai dorongan agar wajib pajak (WP) lebih sadar dan patuh dalam memenuhi kewajibannya.
Penyitaan bukan hanya proses administratif, tetapi merupakan hukum nyata penegakan hukum yang adil. Pajak adalah bentuk gotong royong kita membangun negara ujar Arridel dalam arahannya.
Dalam aksi kali ini Kanwil DJP Sumut 1 mencatat ada 25 objek yang assetnya masuk dalam daftar sita dan tersebar di wilayah kerja sembilan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dibawah koordinasi Kanwil 1 DJP Sumut. Semua asset tersebut telah diverifikasi sah swbagai milim wajib pajak dan menjadi bagian proses penagihan aktif sesuai Ketentuan Umum Undang Undang dan Tata cara Perpajakan (UU KUP).
Proses penyitaan dilakukan tetap dengan pendekatan persuasif dan komunikatif tanpa mengabaikan ketegasan hukum. Asset asset yang telah disita akan menunggu proses lebih lanjut termasuk kemungkinan lelang apabila tidak ada penyelesaian dari wajib pajak.
Jika sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada itikad baik dari wajib pajak, maka seluruh asset akan dilelang melalui kerjasama dengan DJKN untuk
menjadi penerimaan Negara tegas Kakanwil DJP Sumut 1.
DJP memastikan bahwa kegiatan Pekan Sita serentak ini adalah bagian dari strategi nasional dalam menjamin penerimaan negara sekaligus menciptakan efek jera kepada para penunggak pajak.
Penagihan Pajak bukan lagi sekedar kegiatan seremonial dan ini adalah bentuk nyata Law Enforcement Fiskal. Kami ingin membangun kesadaran sukarela di masyarakat bahwa membayar pajak tepat waktu adalah kewajiban bersama untuk membangun negeri ini pungkas Arridel.
Melalui aksi ini DJP Sumut 1 mengajak seluruh masyarakat untuk semakin disiplin membayar pajak dan memahami bahwa setiap rupiah pajak yang disetorkan merupakan pondasi pembangunan Indonesia.

(Binsar S.SOS).