Isu Penggelapan Dana Bantuan di Buntu Bedimbar Dinilai Hoaks dan Tidak Berdasar

Deli Serdang – LiputanJatanras.com

HUMAS LBH-wartawan.
Viranyal pemberitaan di media sosial dan beberapa portal online terkait dugaan penggelapan dana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) oleh Kepala Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, dibantah keras oleh berbagai pihak. Informasi yang menyebut adanya manipulasi dana hingga mencapai Rp28 juta tersebut dinilai tidak berdasar dan cenderung mengada-ada.

Isu bermula dari seorang warga bernama Raja Situmorang alias Tom, warga Dusun II Desa Buntu Bedimbar, yang mendatangi kantor desa dan meminta Kepala Desa Mus Mulyadi untuk memberikan bantuan BPNT dan BLT dari tahun 2017 hingga 2024. Total nilai yang dimintanya diklaim mencapai Rp28 juta.

Namun permintaan tersebut membuat Kepala Desa Mus Mulyadi merasa heran sekaligus tersenyum. “Saya bingung, bantuan apa yang dimaksud sampai totalnya 28 juta rupiah? BPNT itu sistem penyalurannya dari pemerintah pusat, dan pencairannya langsung melalui kantor pos. Desa tidak punya kewenangan mengatur siapa yang dapat dan siapa yang tidak,” ujar Mus Mulyadi kepada awak media.

Menanggapi isu tersebut, Ketua DPD Lembaga Pembela Keadilan Rakyat Kabupaten Deli Serdang, Nanda Afriyansyah, langsung turun ke lapangan untuk melakukan investigasi. Ia menyatakan bahwa setelah menelusuri fakta-fakta di lapangan, dugaan penggelapan dana BPNT dan BLT oleh Kepala Desa Buntu Bedimbar tidak terbukti.

“Setelah kami klarifikasi ke berbagai pihak, termasuk perangkat desa dan masyarakat, kami menyimpulkan bahwa pemberitaan viral tersebut tidak benar. Ini lebih cenderung kepada upaya pembentukan opini negatif yang tidak berdasarkan data dan fakta,” tegas Nanda.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Buntu Bedimbar, Budi Setiawan. Ia menyebut bahwa Raja Situmorang alias Tom kerap mencari-cari kesalahan pemerintah desa, namun tidak pernah didasari bukti konkret.

“Lucu juga, katanya dari 2017 sampai 2024 bantuan tidak diterima dan kalau dijumlah katanya mencapai Rp28 juta. Dari mana dasarnya? Kami malah tertawa mendengar klaim tersebut,” ujar Budi sambil tertawa.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Buntu Bedimbar, Abdul Kahar, turut angkat suara. Ia menilai bahwa aksi Tom tidak lepas dari dinamika politik di desa. “Memang dari dulu si Tom itu sering membuat opini-opini liar. Kami menduga ini bagian dari skenario lawan politik untuk menjatuhkan kepala desa,” ujar Abdul.

Konfirmasi juga datang dari Kepala Dusun II, Agus Prastono, yang membenarkan bahwa Tom sempat menerima bantuan pada tahun 2016. Namun setelah melalui verifikasi dan penilaian, ia dianggap sudah mampu secara ekonomi sehingga tidak lagi menerima bantuan.

“Bantuan itu untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Kalau sudah dianggap mampu, tentu datanya dicoret. Kami berharap masyarakat tidak terprovokasi oleh berita-berita hoaks yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Agus.

Ia juga mengingatkan bahwa suhu politik kerap memicu isu-isu liar yang digunakan untuk menyerang pihak tertentu, apalagi menjelang masa pemilihan kepala desa.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Verifikasi dan klarifikasi kepada pihak berwenang adalah langkah penting sebelum mempercayai dan menyebarkan sebuah informasi. Pemerintah Desa Buntu Bedimbar berharap seluruh warganya tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang tidak terbukti kebenarannya.

(Tim/ Red)